Bareskrim Minta Masyarakat Laporkan Praktik Tambang Ilegal di Sumbar
Jangkauan Celigon – Bareskrim Minta Masyarakat Bareskrim Polri mengimbau kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan praktik tambang ilegal yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar). Imbauan ini disampaikan menyusul maraknya penambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik penambangan ilegal yang terus berkembang ini juga menambah panjang daftar kerusakan lingkungan yang semakin sulit dikendalikan.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, dalam sebuah pernyataan resmi, mengungkapkan bahwa mereka terus memantau situasi ini dengan serius. Tambang ilegal yang sering dilakukan oleh oknum masyarakat dan perusahaan tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum, tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat setempat.
Dampak Negatif Tambang Ilegal di Sumbar
Praktik tambang ilegal di Sumbar, terutama untuk komoditas emas, batubara, dan bahan tambang lainnya, sudah berlangsung cukup lama. Aktivitas tambang yang tidak terkontrol ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat merugikan, baik dari sisi lingkungan maupun keamanan sosial.
Baca Juga: Penetapan Awal Ramadhan 2026 Pemerintah dan Muhammadiyah Diprediksi Berbeda
Imbauan Bareskrim: Masyarakat Diharapkan Aktif
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa, turut mendukung langkah Bareskrim dalam memerangi tambang ilegal di wilayahnya. Hal ini dianggap penting untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas ilegal tersebut.
“Kami berharap masyarakat bisa lebih terbuka dan berani melaporkan praktik-praktik tambang ilegal yang terjadi di sekitar mereka. Pelapor yang menyampaikan informasi mengenai praktik tambang ilegal diharapakan bisa mendapatkan perlindungan.
Bareskrim Minta Masyarakat Tantangan Penanggulangan Tambang Ilegal
Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa kegiatan tambang ilegal terus berlangsung.
Untuk itu, Bareskrim juga mengingatkan pentingnya pendekatan humanis dalam menanggulangi masalah ini.
Penegakan Hukum dan Sanksi yang Tegas
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal tetap menjadi prioritas. Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas para pelaku tambang ilegal yang terbukti melanggar hukum. Kegiatan tambang ilegal yang merusak lingkungan akan menjadi perhatian serius, mengingat potensi kerusakan ekosistem yang semakin besar.
Bareskrim Minta Masyarakat Kolaborasi Lintas Sektor
Tidak hanya Polri, tetapi juga berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan pemerintah daerah diminta untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Pemda Sumbar juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan masyarakat untuk membantu menemukan solusi jangka panjang yang bisa mengurangi ketergantungan pada penambangan ilegal.
Kesimpulan: Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Dengan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan masalah tambang ilegal dapat ditangani secara lebih efektif.
Laporkan praktik tambang ilegal, dan berikan kontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan keamanan lingkungan di Sumatera Barat.
